Intelijen

 

1. Sub Seksi Sosial Politik

                1.1.  Pengamanan Ideologi Politik

                Bahwa situasi Politik dan Keamanan dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Kendari secara umum cukup aman dan terkendali meskipun pada tahun 2015 dalam rangka menghadapi pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak dibeberapa daerah propinsi sulawesi tenggara, walaupun tidak termasuk Kota Kendari, namun situasi politik dan keamana dalam kota kendari relatif kondusif, aman terkendali.

                1.2.  Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan

                Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6-13-20/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang kewenangan Kejaksaan mengenai pengawasan barang-barang cetakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 telah dicabut sehingga pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan dilakukan secara pasif.

                1.3.  Pengawasan Orang Asing dan Cegah Tangkal

                Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Orang Asing baik mengenai Tenaga Kerja Orang Asing, Lalu Lintas Orang Asing, Naturalisasi maupun adat istiadat Orang Asing tetap dipantau dan diawasi sebagaimana mestinya. Untuk periode tahun 2015 ini di Kejaksaan Negeri Kendari tidak terdapat masalah Orang Asing yang menonjol, hal tersebut dapat terwujud berkat adanya kerjasama yang baik antara aparat dalam melakukan pengawasan Orang Asing.  

                1.4.   Ketentraman dan Ketertiban Umum

                Setiap kegiatan yang menjurus kepada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kendari telah mendapat pemantauan dari Aparat Intelijen Kejaksaan Negeri Kendari dan telah dilaporkan melalui Laporan Informasi Harian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kendari yang ditindaklanjuti dengan pengiriman Laporan Informasi Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan tiap bulan dilakukan rapat rutin antar komunitas Intelijen daerah (Kominda) Kota Kendari.  

                1.5. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan

                Khusus di wilayah Kota Kendari keberadaan aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan seperti misalnya Jamaat AHMADIYAH INDONESIA d an ISIS (Islamic State In Irak and Syiria) memang hingga saat ini dalam tahun 2015 belum ada, namun demikian untuk menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Kendari sebagai dampak dari akibat desakan dan tuntutan masyarakat yang melarang keras aliran ini maka perlu kiranya dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk memberikan pemahaman/ penjelasan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keharmonisan dan saling menghargai antar pemeluk umat beragama dengan penganut alliran kepercayaan sehingga dapat tercipta iklim yang aman dan tentram.

 

2. Sub Seksi Ekonomi dan Moneter

                Berdasarkan rekapitulasi Data kegiatan Operasi Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Kendari sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 15 kegiatan dan dinaikkan ke tingkat penyelidikan sebanyak 3 kegiatan,  Dan pelacakan asset para Terpidana hasil Korupsi 3 kali kegiatan dimana pelacakan asset dilakukan terhadap terpidana Kasus Korupsi pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kelautan dan perikanan kota Kendari dan telah membayar uang pengganti melalui seklsi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan negeri Kendari dan telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara penerima Kejaksaan negeri Kendari.

 

3. Sub Seksi Poduksi dan Sarana Intelijen

                Keterbatasan aparat Intelijen Kejaksaan Negeri Kendari khususnya jabatan Sandiman yang belum ada dimana sampai saat ini jabatan sandiman hanya ada di Kejaksaan Tinggi, sehingga belum optimalnya pemanfaatan JKSK untuk pengiriman informasi atau laporan hasil kegiatan yang sifatnya mendesak dan juga keterbatasan anggaran untuk peralatan Intelijen dan Infrastrukstur Bank Data Intelijen (BDI) serta belum terteranya metode pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien karena belum lengkapnya pedoman administrasi maupun teknis sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sehingga perlu kiranya dilakukan upaya optimalisasi fungsi dan peran bidang produksi dan sarana Intelijen dengan cara pemanggilan Diklat Sandiman bagi para aparat Intelijen dan peralatan Sandi di Kejaksaan Negeri Kendari dan penambahan anggaran untuk pembelian peralatan Intelijen dan melengkapi pedoman administratif maupun teknis sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas Intelijen.