Pidana Umum

 

Bahwa pertanggungjawaban Kinerja bidang tindak pidana umum untuk tahun 2014, dapat dilihat dalam penanganan dan penyelesaian perkara pada perkara tindak pidana orang dan harta benda (ORHADA), perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KEMNEGTIBUM), perkara Tindak Pidana Umum Lainya (TPUL), dimana terhadap perkara-perkara tersebut yang perlu mendapat perhatian penanganannya adalah sebagai berikut :

  1. Tindak Pidana Narkotika
  2. Tindak Pidana Perlindungan Anak
  3. Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi
  4. Pengembalian barang bukti

Ad. 1. Tindak Pidana Narkoba

                Bahwa kita ketahui persoalan tindak pidana Narkotika bukan saja merupakan persoalan yang sifatnya nasional tetapi sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

                Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada tahun 2016 penanganan perkara Narkotika sebanyak 86 (delapan puluh enam) kasus yang berasal dari penyidik kepolisian tersebut, dimana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Wilayah Kota Kendari disebabkan beberapa faktor antara lain :

  1. Wilayah Kota Kendari terdapat beberapa tempat transit baik darat, laut maupun udara;
  2. Lemahnya pengawasan / kontrol pada tempat-tempat transit (faktor eksternal);
  3. Penyalahgunaan Narkotika / Psikotropika masih tergolong sebagai pemula pengguna ataupun pemakai sehingga ada ketergantungan, ketagihan, dsb;
  4. Yang menjadi  korban kebanyakan kaum remaja dan mahasiswa sebagai  pengguna dalam ukuran relatif kecil;
  5. Bertambahnya jumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari.

                Bahwa dalam pelananganan perkara T.P. Narkotika, pelaksanaan penuntutan telah dilaksanakan secara profesional dan proporsional baik terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar, penjual, menjadi perantaraatau yang mneyimpan, memiliki dan atau yang dipakai untuk dirinya sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari pedoman tuntutan pidana yaitu SE JA R.I. No : 013/A/12/2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum bahwa sekarang kami masih dalam TIM TAT (Tim Asesment Terpadu) dengan pihak BNN, Polres dan Pihak Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi bagi korban atau pecandu penyalahgunaan Narkotik.

                Dalam hal pelaksanaan Penuntutan maupun Putusan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba sudah menenuhi rasa keadilan.

Ad. 2. Tindak Pidana Perlindungan Anak

                Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan iklim,  dimana tingkat pekembangan tehnologi dan informasi yang sangat canggih sehingga mempengaruhi pola hidup dan pandangan generasi muda khususnya anak remaja, dimana tindak pidana perlindungan anak yang terjadi sangat pesat baik pelakunya anak-anak maupun korban anak-anak.  

                Perkara perlindungan anak pada tahun 2015 yaitu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) kasus, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : 

  1. Perkembangan Tehnologi dan informasi yang sangat pesat sehingga mempengaruhi pola dan tingkah laku kaum remaja;
  2. Lemahnya pengawasan / kontrol dari pada orang tua (faktor internal) sehingga kaum remaja menjadi bebas;
  3. Yang menjadi  korban kebanyakan kaum remaja, anak sekolah SD dan SMP dan mahasiswa akibat dari pergaulan bebas;
  4. Bertambahnya jumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari.

                Dan dalam hal pelaksanaan Penuntutan maupun Putusan terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana perlindungan anak sudah menenuhi rasa keadilan.

Ad. 3. Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

                Berdasarkan data-data yang ada pada tahun 2015 terkait Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi adalah sebanyak 9(Sembilan) kasus.

                Sebagaimana kita ketahui bahwa Sulawesi Tenggara merupakan Daerah kawasan tambang, walaupun wilayah Kota Kendari tidak memiliki daerah tambang tetapi wilayah Kota Kendari merupakan ibukota provinsi, sehingga masih banyak terdapat perkara  tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dimana perkara Minyak dan Gas Bumi termasuk PK Ting yang mendapat sorotan, maka diharapkan untuk mengoptimalkan penegakan Hukum guna memberi daya tangkal dan efek jera kepada para pelaku dengan menerapkan sanksi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Umum. 

Ad. 4.  Pengembalian barang bukti

                Bahwa penanganan dan penyelesaian perkara pada perkara tindak pidana orang dan harta benda (ORHADA), perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM), perkara Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) bukan hanya pada tingkatan penuntutan dan eksekusi badan dari pelaku saja tetapi sampai pada tahap penyelesaian  pengembalian barang bukti, dimana barang bukti untuk semua perkara yang terdapat pada gudang barang bukti Seksi Tindak Pidana Umum semakin menumpuk, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pemilik barang yang menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum tersebut untuk mengambil barangnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht) walaupun telah dilakukan pemanggilan secara lisan/ telepon maupun secara tertulis untuk mengambil barang bukti tersebut.